BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Dasar Hukum Informed consent
Dalam hukum
kedokteran, biasanya untuk menghindari resiko malpraktik, tenaga medis membuat exconeratic clausule yaitu :
syarat-syarat pengecualian tanggung jawab berupa pembatasan ataupun pembebasan
dari suatu tanggung jawab. Dalam hal
ini, bentuk exconeratic clausule adalah informed
consent / persetuan tindakan medis.
Di Indonesia
perkembangan informed consent secara
yuridis formal, ditandai dengan munculnya pernyataan ikatan dokter indonesia
(IDI) tentang informed consent melalui
SK PB-IDI No. 319/PB/A.4/88 pada tahun 1988. Kemudian setelah itu dipertegas
dengan keluarnya PerMenKes No. 585 tahun 1989 tentang “Persetujuan Tindakan
Medik atau informed consent”.
Peraturan resebut menjadi aturan dalam setiap pelaksanaan tindakan medis yang
berhubungan dengan persetujuan dan pemberiak informasi terhadap setiap tindakan
medik. Peraturn tersebut menyebutkan bahwa setiaptindakan medik harus ada
persetujuan dari pasien yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) PerMenKes No. 585
tahun 1989, yang berbunyi “semua tindakan
medik yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan”.
Persetujuan
tindakan medik (informed consent)
terdiri dari :
1.
Yang dinyatakan (expressed),
yakni secara lisan (oral) atau tertulis(written)
a.
Persetuan Lisan, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang bersifat
non-invasif dan tidak mengandung resiko tinggi, yang diberikan oleh pihak
pasien.
b.
Persetuan tertulis, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang
mengandung resiko besar, sebagaimana ditegaskan dalam PerMenKes No. 585/Men.
Kes/Per/IX/1989 pasal 3 ayat (1) dan SK PB-IDI No. 319/PB/A.4/88 butir 3, yaitu
intinya setiap tindakan medis yang mengandung resiko yang cukup besar,
mengharuskan adanya persetujuan tertulis, setelah sebelumnya pihak pasien
memperoleh informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medis serta resiko
yang berkaitan dengannya.
c.
Persetujuan dengan isyarat, dilakukan pasien melalui isyarat misalnya
pasien yang akan disuntik atau diperiksa tekanan darahnya, langsung menyodorkan
lengan sebagai tanda menyetujui tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya.
2.
Dianggap diberikan (implied
atau tocit consent), yakni dalam keadaan biasa (normal) atau dalam keadaan
darurat (emergency)
Kemuadian diiringi dengan keluarnya PerMenKes
No. 589 tahun 1989 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan PTM adalah
persetujuan yang diberikan pasien atau keluarga atas dasar penjelasan mengenai
tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tesebut.
2.2.Hubungan Informed consent dengan
Pancasila
2.2.1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
Indonesia
adalah Negara yang masyarakatnya mempercayai adanya tuhan atau sang
pencipta,dimana di mata tuhan makhul itu sama dan setiap orang berhak memilih
agama yang mereka percayai tanpa adanya paksan dari orang lain serta saling menghormati dan tolong –menolong antar
pemeluk agama tanpa membeda-bedakannya. apa hubunganya dengan imfromed consent?
, itu terletak pada melakukan suatu pertolongan itu dokter tidak boleh
memandang status dari kepercayaanpasiennya, dia harus menolong siapa saja yang
membutuhkan pertolongnya dan mengangap kedudukan pasien itu sama dengannya yang
harus di perlakukan sebaik-baikanya sebagai mahluk ciptaan tuhan . walaupun
sebenarnya secara tidak langsung ke dudukan dokter itu tanpa di sadari lebih
tinggi dari pasiennya karena dokter dianggap mampu menolong dan memberikan
pertolongan,tapi dalam perinsiketuhananya adalah sama.
2.2.2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap
Manusia harus
di perlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia, setiap yang di
lakukan oleh dokter harus sesuai dengan harkat dan martabat manusia itu sendiri
. dokter harus menolong pasiennya dengan adil dan benar tidak membedakan dari
suku,agama dan bangsanya, serta tidak memperlalukan pasiennya itu semena-mena.
Fungsi dari inform conset di sini adalah untuk melindungi pasien dari tidakan
yang semena-mena dan tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagaimanusia
serta mendapatkan ke adilan dan kebenaran. Untuk dokter ,ini berfungsi untuk
lebih hati-hati dalam memperlaukan seorang pasien secara harkat dan martabatnya
dengan adil dan benar serta agar menjdi benteng hokum apabila terjadi tuntutan
di kemudian hari.
2.2.3. Persatuan Indonesia
Di sini
seorang dokter harus rela berkorban dan mementingkan kepentingkan orang lain
yang membutuhkannya (kalau di sini di tinjau dari pasiennya). Karna seorang
dokter harus siap dan siaga jika di butuhkan , dimana sebap dokter akan selalu
di butuhkan kapan saja dan dimana saja baik itu siang,malam ketika mood baik
ataupun jelek, di sini dokter harus rela berkorban atas pasiennya, karna
pasiennya lebih bembutuhkannya, tetapi hendaknya pasien juga menengang waktu-
waktu tertentu dari dokternya. Pada intinya itu saling
menghormati,menghargai.rela berkorban serta mementingkan kepentingan orang lain
agar terciptalah suatu persatuan yang baik. Fungsi dari inform consent di sini
adalah untuk menjaga itu semua atau bias di katakana dengan inform consent yang
di pandang secara sila pertama,kedua,ke empat dan kelima ini adalah inti dari
semuanya yang menyebapkan timbulnya persatuan itu sendiri
2.2.4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
Seorang dokter dalam mengambil suatu keputusan dia tidak boleh mengambil
keputusan sepihak untuk melakukan penanganan terhadap pasiennya, tetapi dia
harus bermusyawarah dengan keluarganya ataupun pasienya sendiri, apapun
keputusan dari si pasien itu harus di turuti oleh dokternya dan dokter dalam
memberikan tindakan-tindakan harus bijaksana dengan memperhatikan akibat yang
akan di timbul kan serta menjelaskan semuanya kepada pasien maupun keluarganya,
jika pasien tidak dalam kedaan sadar maka ini bias di ambil persetujuan dari
keluarganya, di sinilah fungsi dari inform consent agar hal yang telah di setujui keluarga
pasien jika nantinya pasien menuntut itu dapat di pertanggung jawabkan.
2.2.5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Antara hubungan dokter dan pasien serta pasien dengan dokter itu harus
ada ke seimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak serta saling
menghargai sesama. Inform consent di sini bertujuan untuk saling menghargai
tadi dan seimbangnya hak serta kewajiban, karna di Negara kita setiap orang
berhak unutk membela dirinya dan berhak di bela dan imform consent ini adalah
sebagai pelindung jika nantinya terjadi hal-hal tertentu, sehingga terlihat jelas
keadilan baik bagi pasiennya yang jika di rugikan atapun dokternya yang di
tuduh
Tidak ada komentar:
Posting Komentar